Hak mogok Mau dicabut?, INI perlawanan buruh indonesia

SIARAN PERS KSPI 18 FEBRUARI 2015
KSPI – ITUC : TANPA HAK MOGOK, PEKERJA AKAN MENJADI BUDAK

Perbudakan bangsa Indonesia Zaman penjajahan, Tak ada Hak mogok~arsip nasional.

KSPI - Hak Mogok adalah hak pekerja untuk menegakan keadilan sosial dan ekonomi disaat Globalisasi menjadikan para majikan semakin rakus dan kemiskinan makin meningkat . Untuk itu, Hak mogok adalah hak dasar bagi kebebasan berserikat dan hak berunding ,penghilangan hak mogok maka pekerja dan serikat pekerja akan kehilangan hak dasar dan akan dijadikan budak yang akan diekspoitasi oleh para majikannya.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menuntut agar tidak dihapuskannya hak mogok kerja oleh International Labour Organization (ILO).
Menurut Said Iqbal, Pekerja dan Serikat Pekerja meyakini tanpa hak mogok, pekerja pasti di perbudak dan yang lebih penting lagi adalah hak mogok adalah hak dasar bagi kebebasan berserikat dan hak berunding.

“Hak mogok adalah hak yang kuat dan mendasar dalam demokrasi dan keadilan ekonomi. Ketika majikan/pengusaha menolak untuk bernegosiasi dengan para pekerja,ketika masyarakat bangkit untuk melawan kediktatoran, orang dapat menarik tenagakerja dengan melakukan mogok kerja pengusaha dan penguasa untuk menyeimbangkan dominasi dan hak istimewa mereka dengan kekuatan tindakan kolektif buruh melalui serikat buruh.Sekali lagi hak dasar ini adalah berdiri untuk melawan ketidakadilan dan eksploitasi.” Kata Said Iqbal.

Said Iqbal - presiden KSPI

Menurut Said Iqbal, Kelompok pengusaha di dunia saat ini sedang berusaha untuk membunuh hak mogok.Mereka nenginginkan tenagakerja global yang tak berdaya dan pasif. Ditambahkannya, mereka ingin menghapus benteng terakhir melawan kediktatoran sehingga berniat untuk mengubah keseimbangan kekuasaan di tempat kerja dan di masyarakat menjadi buruk, sekarang dan selamanya.

“Hampir setiap negara di dunia mengakui bahwa pekerja memiliki hak untuk mengambil tindakan mogok. 90 negara didunia menerapkan hak mogok ini dalam konstitusinasional mereka,menempatkan hak mogok yang ditetapkan selama beberapa decade di Organisasi Perburuhan Internasional menjadi undang-undang.  Tetapi pengusaha berusaha untuk memutar kembali waktu untuk mundur 50 tahun, tentang pengakuan hukum internasional yang mengatur hak mogok,mereka mulai dari ILO dan bergerak dari sana menuju hukum nasional yang menjamin hak-hak paling mendasar. ” Ungkapnya.

“Mereka (Pengusaha) telah mencoba untuk melumpuhkan prosedur ILO,melalui institusi mendasar yaitu ILO untuk melegalkan ide mereka. Mereka telah menciptakan kebuntuan di tubuh badan tenagakerja dunia,dan kelompok pekerja harus membayara mahal agar ILO mempertimbang kan mengenai isu-isu ketenagakerjaan fundamental yang diblokir oleh kelompok pengusaha.” Terang Said.

Namun, Said Iqbal menegaskan, pihaknya bersama seluruh elemen buruh di dunia tak lantas patah arang. Pasalnya, masih banyak cara yang bisa ditempuh oleh seluruh elemen buruh di dunia.

“Tetapi masih ada jalan keluar dari kebuntuan. Aturan ILO mengatakan bahwa ketika perselisihan antara pengusaha,pekerja atau pemerintah tidak dapat diselesaikan di ILO itu sendiri,maka Mahkamah Internasional (International Court Justice-ICJ) harus diminta untuk memutus sengketa.” Tegasnya.

Untuk itu, bersama International Trade Union Confederation (ITUC) dan seluruh serikat pekerja di tingkat internasional telah memutuskan jika 18 Februari 2015 sebagai hari aksi untuk membela hak mogok. Semua buruh diminta untuk bergabung dalam tindakan 18 Februari untuk :

1.       Pekerja dan masyarakat terlibat dalam mempertahankan dan membela hak mogok.

2.       Mendapatkan komitmen dari pemerintah untuk melindungi 'hak mogok dan mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional'.

3.       Mempublikasikan dukungan atau oposisi Pemerintah dan melaporkannya kepada ITUC.

4.       Nyatakan bahwa buruh adalah oposisi dari kelompok pengusaha dalam mempertahankan hak mogok ini.

5.        Karena dengan menghilangkan hak mogok berarti penindasan terhadap buruh.

6.       Kita juga harus mendapat dukungan public bahwa pengusaha wajib bertanggung jawab dan menghormati hak-hak dasar buruh.

Said Iqbal pun menjelaskan, keputusan apakah hak mogok akan dihapus atau tidak dihapus akan diputuskan pada bulan Maret 2015 di pertemuan ILC Governing Body ,karenanya KSPI sebagai salah satu Konfederasi terbesar dengan anggotanya mencapai 1.6 Juta akan melakukan aksi bersama dengan seluruh Serikat Pekerja di dunia dengan tuntutan :

 1. Menolak  dengan  tegas  penghapusan  hak  mogok dari Konvensi no 87 karena akan menjadikan pekerja  menjadi  budaknya  para  majikan/pengusaha.

2. Mendesak  Pemerintah  Indonesia  khususnya Menteri Tenaga  Kerja  agar  tidak  ikut  mendukung usulan  kelompok  pengusaha yang akan menghapuskan hak mogok karena  sudah  jelas  diatur dalam perundangan  di Indonesia yaitu  UU no 21 tahun 2000 dan UU no 13 tahun 2003 demi ketenangan dalam bekerja.

3.  Akan melakukan penolakan  ditingkat  Intenasional, Nasional  dan  Lokal  secara  Massif  sampai dilakukannya  pertemuan  ILO  Governing  Body pada  bulan Maret 2015 di Genewa,Swiss.

Untuk diketahui, pada Konvensi  Perburuhan Internasional  (ILC ) pada  bulan Juni 2014 dalam  diskusi  di Komite  Penerapan Standar  (CSA). Kelompok pengusaha bersikeras menyangkal bahwa hak mogok merupakan bagian dari konvensi  ILO  No 87 dan tentunya kelompok pekerja menolak  dan  akan mempertahankan  hak  mogok  sebagai  bagian dari Konvensi ILO No 87 yang  sudah  berjalan  puluhan tahun .

Terima Kasih

Tim Media KSPI